“Sengketa pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon tunggal di kabupaten pati” (study kasus pemilihan kepala daerah di kabupaten pati tahun 2017)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap, Negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaran Pilkada terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh penyelenggara pilkada guna menjamin dan menyalurkan hak pilih warga Negara dalam memilih kepala daerah secara langsung yakni dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang akhirnya akan dilakukan penetapan calon kepala daerah terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap daerah yang menyelenggaran pilkada melalui Surat Keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Pemilihan Kepala daerah untuk memilih pemimpin dengan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Keberlangsungan pemilihan kotak kosong yaitu dengan memilih calon tunggal Bupati dan wakil Bupati. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan karena suatu kelemahan yang terjadi maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sengketa pemilihan hasil pemilih (PHP) di Kabupaten Pati tidak memenuhi syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jundo Passal 6 ayat (2) PMK 1/2017 sehingga ditolak di Mahkamah Konstitusi, Tim Advokasi Gerakanmasyarakat Pati (GERAM PATI) ketika mengajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kedaluwarsa, perselisihannya sebanyak 341.913 suara atau 49,02% sedangkan syaratnya seharusnya 0,5% karena penduduk Kabupaten Pati lebih 1.000.000 penduduk, Tim Advokasi Gerakanmasyarakat Pati (GERAM PATI)bukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2017, bukan lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akriditasi dari KPU